1. Jalur Prestasi Minat Dan Bakat (PMDB)
2. Jalur Umum
3. Jalur Ektensi PNS

PERSYARATAN

1. Dasar Pendidikan Lulusan SMU/SMK/MA semua jurusan
2. Tinggi badan minimal laki- laki 155 cm dan perempuan 150 cm
3. Foto copy ijazah/STTB, SKHUN 1 rangkap yang dilegalisir ( semua jalur)
4. Foto copy Raport semester I – V yang telah dilegalisir 1 rangkap (jalur Prestasi)
5. Pas foto terbaru latar merah ukuran 4 x 6 cm 6 lembar ( semua jalur)
6. Foto copy Akte Kelahiran 1 rangkap (semua jalur)
7. Surat Keterangaan Berkelakuan Baik dari sekolah (tamatan 2015-2016 ) dari Kepolisian tamatan sebelum tahun 2015-2016
8. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Kepolisian ( semua jalur)
9. Surat Keterangan tidak buta warna dari Dokter ( semua jalur )
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk /KTP 1 rangkap ( semua jalur)
11. Foto copy Kartu Pegawai ( PNS ) 1 rangkap ( jalur Khusus PNS)
12. Surat Tugas /Ijin Belajar dari Kepala Instansi Terkait ( Jalur khusus PNS )
13. Berkas pendaftaran dimasukkan dalam stopmap snelhecter plastik

Informasi lebih lanjut hubungi panitia:

Contact Person:
ATIM MULYANTO, S.Kep.Ns: 081330909247
SURTI WAHYUNI, S.Kep.Ns: 082190385084

Untuk melihat pengumuman selengkapnya, silakan download BROSUR SPMB 2016

Posting Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2016/2017 ditampilkan lebih awal di Website resmi Akademi Keperawatan Luwuk.

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.  Menurutnya, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terfragmentasi ke dalam lebih dari satu lembaga akan menimbulkan inefisiensi anggaran.

“Selain itu akan menyebabkan inefisiensi sumber daya dan menambah panjang birokrasi, sehingga pemerintahan menjadi kurang efektif,” ujarnya.

Dia menyatakan sebuah lembaga yang telah dibentuk harus jelas output dan outcome-nya. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan seluruh sumber dayanya pun bisa termanfaatkan dengan baik.

Lebih lanjut Herman mengatakan evaluasi atas lembaga Nonstruktural adalah untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan membangun koherensi kebijakan pemerintah. Adapun lembaga lembaga Nonstruktural yang dievaluasi hanya difokuskan pada Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah.

“Tujuan utama dari kebijakan reformasi bidang kelembagaan adalah mengurangi fragmentasi urusan pemerintahan dan menghindari keborosan kewenangan pada lembaga Pemerintah,” jelasnya.

Pernyataan Herman ini sekaligus menanggapi keberatan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang merupakan salahsatu lembaga Nonstruktural yang dievaluasi. BOPI merupakan lembaga Nonstruktural yang melaksanakan fungsi pembinaan olahraga profesional.  Fungsi tersebut tentu saja tidak boleh tumpang tindih dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai regulator serta pelaksana penetapan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang olah raga profesional.

Hal ini, kata Herman,  sejalan dengan amanat pasal 17 UUD 1945 yang mengatur bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Menteri dan secara sektoral juga terdapat pengaturan dalam Pasal 13 dan Pasal  14 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (hs/HUMAS MENPANRB)

Sumber: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4313-evaluasi-lns-untuk-memacu-efisiensi-dan-efektivitas-pemerintahan

Posting Evaluasi LNS untuk Memacu Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan ditampilkan lebih awal di Website resmi Akademi Keperawatan Luwuk.

Hal tersebut diungkapkan Yuddy dalam acara Sarasehan HUT KORPRI ke-44 dengan tema Bersama TNI dan Polri Membangun Aparatur Sipil Negara yang Handal dan Profesional Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional di Jakarta, Rabu (03/02). Hadir dalam acara tersebut Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Usman Gumanti, dan Gubernur Lemhanas RI Budi Susilo Supanji.

Menurut Yuddy, secara pararel Diklat Pim untuk seluruh jabatan memang diwajibkan bagi PNS. Tetapi sekarang bagaimana melembagakan Lemhanas sebagai sebuah keterpanggilan untuk diikuti. “Menurut saya, pendidikan Lemhanas itu penting,” kata Yuddy.

Karena itu, Menteri mengatakan, bagi setiap PNS yang ingin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi wajib masuk Lemhanas, sedangkan yang sudah menjadi pimpinan tinggi tinggal mengikuti. Berdasarkan catatan LAN, hanya 60 persen dari sekitar dua  ribuan pimpinan tinggi yang sudah mengikuti pendidikan di Lemhanas.  “Diklat Pim wajib karena untuk pendidikan dasar. Tapi Lemhanas penting,” tegasnya.

Dengan mengikuti pendidikan di Lemhanas, para pejabat akan memiliki wawasan lebih luas dan menjadi bekal penguatan visi dan misi pelaksanaan tugas Presiden. “Lemhanas harus menjadi kawah candradimuka mengenai nilai-nilai ke-Indonesiaan,” kata Yuddy.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, ASN saat ini membutuhkan pengembangan budaya kerja yang inovatif. Sebagai antisiaipasi, saat ini LAN tengah memperkaya metode pembelajaran, seperti wawasan integritas dan kebangsaan.

Menurut Adi, ASN harus memiliki nilai ANEKA yaitu  Akuntabel, Nasionalisme, Etika, Komitmen mutu, dan Anti korupsi. “Lima nilai ASN ini yang akan kita tanamkan selama diklat jabatan,” ujarnya.

Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti mengungkapkan, dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), negara memerlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Lebih dari itu, ASN harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  (ns/HUMAS MENPANRB)

Sumber: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4315-menteri-yuddy-pejabat-tinggi-wajib-lemhanas

Posting Menteri Yuddy : Pejabat Tinggi Wajib Lemhanas ditampilkan lebih awal di Website resmi Akademi Keperawatan Luwuk.

Selain itu, reformasi birokrasi sudah semestinya dijadikan sebagai kerja prioritas di tengah kompleksnya relasi kuasa antar kekuatan. Dalam konteks ini, keberdaan Kementerian PANRB dinilai menjadi sangat penting dan strategis.

Seperti dirilis oleh Transparency International Indonesia (TI), dalam Launching Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta, Rabu (27/1), IPK Indonesia tahun 2015 meningkat dua poin dari 34 poin pada tahun 2014 menjadi 36 poin. Peringkat Indonesia juga naik dari 107 tahun 2014 menjadi  peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei.  Indonesia menyodok 19 peringkat lantaran pada tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei.

Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong menyatakan bahwa akuntabilitas publik meningkat sehingga menurunkan risiko korupsi. Ilham menilai, membaiknya nilai IPK karena ada upaya birokrasi memperbaiki diri. Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik, misalnya pelayanan imigrasi atau pembuatan surat izin mengemudi.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong dan mengajak seluruh jajaran birokrasi pemerintahan untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja.  “Kami terus mendorong melalui penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/01).

Yuddy menyatakan, peningkatan IPK tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen bangsa, yang menginginkan terjadinya perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Hal itu dilakukan pemerintah melalui reformasi birokrasi, dengan membangun sistem yang baik, dengan komitmen kuat pemerintahan Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Jokowi – JK.

Diungkapkan, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan adanya peningkatan indeks reformasi birokrasi. Menurut Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh, dari 19 kemenetrian/lembaga yang telah dievaluasi tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau indeks tahun 2014 baru 57,34, pada tahun 2015 meningkat menjadi 67,21.

Ateh menambahkan, Kementerian PANRB bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, untuk melihat dampak dari reformasi birokrasi. Hasilnya, skor dari 21 kementerian/lembaga  berada pada rentang 2,9 – 3,13 dari skala 4 sebagai skor terbaik.

Bukan hanya di instansi pusat, menurut Ateh, reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah juga menunjukkan kemajuan berarti. Hal itu ditunjukkan dengan membaiknya kualitas pelayanan publik di banyak daerah.

Indikator lain yang tidak boleh diabaikan adalah pelaksanaan seleksi CPNS yang semakin transparan dan bebas dari KKN, promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka, serta tren penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin meningkat.

Pada awal pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintah juga menggulirkan kebijakan yang mewajibkan seluruh aparatur negara untuk melaporkan harta kekayaannya, melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Meski belum seluruhnya, tapi sebagian besar instansi pemerintah sudah melaksanakannya.

Menteri Yuddy menegaskan, pemerintah tidak berhenti dan berpuas diri dengan kenaikan IPK yang cenderung naik. Langkah-langkah nyata terus dilakukan untuk  membangun tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kenaikan IPK ini diharapkan menjadi pemicu segenap aparatur negara untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, yang kini dipenuhi dengan semangat revolusi mental,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Yuddy mengajak segenap pimpinan dan seluruh jajaran aparatur negara untuk terus dan terus bekerja dengan lebih baik, sehingga upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani masyarakat dengan baik dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat, sehingga pembangunan di semua sektor dapat terlaksana dengan baik.

Point  Penting
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mengatakan bahwa peningkatan IPK tersebut merupakan progress yang baik dan patut diapresiasi.

Meski belum signifikan, tapi trennya terus membaik. “Sumbangsih upaya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas  pelayanan publik dan menekan resiko korupsi menjadi point penting naiknya IPK tahun 2015 ini,” kata Gun Gun di Jakarta, Kamis (28/1).

Gun Gun meminta semua kalangan harus bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mendorong pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan. Korupsi sebagai ultimate crime tidak bisa dilawan dengan cara parsial dan sporadis.

“Harus ada kerja berjejaring, evaluasi reguler yang membuat terciptanya sistem kontrol utk implementasi good governance. Kalau tdk ada kontrol atau evaluasi, maka birokrasi akan banyak menghadirkan free rider atau penunggang gelap yg jadi benalu kekuasaan,” ungkapnya.

Menurut akademisi muda yang juga pakar komunikasi politik tersebut, kata kuncinya memang harus ada good will sekaligus political will untuk meletakkan reformasi birokrasi sebagai kerja prioritas di tengah kompleksnya relasi kuasa antar kekuatan. Dalam konteks demikian, keberdaan Kementerian PANRB menjadi sangat penting dan strategis. (ags/HUMAS MENPANRB)

IPK Indonesia Cenderung Meningkat di Asia Tenggara

IPK 2013

• 3 poin menuju ratarata skor ASEAN (tanpa Singapura).
• 8 poin menuju ratarata skor ASEAN.
• 11 poin menuju ratarata skor Asia Pasifik dan dunia.

IPK  2014

• 1 poin lebih tinggi dari rata-rata skor ASEAN (tanpa Singapura).
• 5 poin menuju ratarata skor ASEAN.
• 9 poin menuju ratarata skor Asia Pasifik dan dunia.

IPK 2015

• 3 poin lebih tinggi dari rata-rata skor ASEAN (tanpa Singapura).
• 4 poin menuju ratarata skor ASEAN.
• 7 poin menuju ratarata skor Asia Pasifik dan dunia.

Sumber: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4306-jangan-puas-ipk-meningkat-dongkrak-terus-pelayanan-publik

Posting Jangan Puas IPK Meningkat, Reformasi Birokrasi harus Jadi Prioritas ditampilkan lebih awal di Website resmi Akademi Keperawatan Luwuk.

Selasa (26/1) diadakan Pelatihan TTO di Ruang Komisi 3 Gedung II BPPT bekerjasama dengan Union European Indonesia – Trade Cooperation Facility (UE-TCF), pelatihan berlangsung selama 3 hari sampai 28 Januari 2016. Pelatihan TTO diadakan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana mengelola manajemen teknologi yang meliputi: intelektual property, paten, bisnis model inovasi, alih teknologi, dan lisensi. Tujuan pelatihan TTO adalah untuk mengetahui persoalan yang berkembang dalam komersialisasi dan hilirisasi hasil-hasil riset. Oleh karena itu dalam pelatihan ini tidak hanya membangun capacity building, akan tetapi merupakan upaya memfasilitasi kebutuhan institusi dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan teknologi transfer office.

TTO memiliki beberapa kendala yang harus diatasi oleh Perguruan Tinggi dan Puslitbang Kemenristekdikti. “Belum terintegrasinya lembaga TTO yang comprehensive karena selama ini masih tersebar dan berdiri sendiri di dalam kampus menyebabkan pengembangan TTO tidak optimal dan hasil-hasil riset yang dikomersialisasikan belum bisa memberikan manfaat yang besar bagi perguruan tinggi setempat,” ungkap Dirjen Penguatan Inovasi Jumain Appe dalam sambutannya pada pelatihan TTO.

Semoga kendala tersebut dapat segera teratasi sehingga pengembangan TTO dapat lebih optimal, demi Indonesia yang semakin maju. (dk/djpiristekdikti)

Sumber: http://ristekdikti.go.id/optimalkan-pengembangan-tto/

Posting Optimalkan Pengembangan TTO ditampilkan lebih awal di Website resmi Akademi Keperawatan Luwuk.

Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D dilantik sebagai Rektor Universitas Jember, Prof. Johni Najwan, S.H, M.H, Ph.D dilantik sebagai Rektor Universitas Jambi, dan Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT dilantik sebagai Direktur Politeknik Negeri Sriwajaya, ketiganya diangkat untuk periode Tahun 2016 sampai 2020. Munawir Sadzali Razak, SIP, MA dilantik sebagai Kepala Bagian Komunikasi Publik pada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik dan Polaris Siregar, S.Pd, S.H, M.H dilantik sebagai Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi.

Selain mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, Menteri Nasir berpesan bahwa jabatan ini bukan menjadi hal yang utama. Jabatan adalah amanah dan melaksanakan tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekedar jabatan tetapi bagaimana memajukan institusi yang dipimpin ditengah persaingan yang ketat. Menteri Nasir juga mengingatkan pada Perguruan Tinggi di Indonesia yang masih mempunyai kendala dalam hal publikasi mengenai riset untuk menuju persaingan global yang kedepannya masih menjadi tantangan.

“Alokasi anggaran mohon harus di perhatikan betul yang bisa mendukung terhadap riset pengembangan dan pengabdian di Universitas, bukan lagi riset yang diberhentikan begitu saja tetapi harus dikembangkan dari riset menjadi inovasi,” papar Menteri Nasir.

Dengan adanya ASEAN Economy Community di Tahun 2016 ini, persaingan yang berat membuat Perguruan Tinggi harus mampu bersaing baik di internal maupun eksternal dengan Perguruan Tinggi yang ada di dalam negeri hingga di seluruh dunia.

Selamat kepada para pejabat yang resmi dilantik, semoga dapat menciptakan tata kelola Universitas dan Pemerintahan yang baik meliputi transparancy, fairness, acountability, dan responsibility. (ard/bkkpristekdikti)

Sumber: http://ristekdikti.go.id/jabatan-adalah-amanah/

Posting Jabatan adalah Amanah ditampilkan lebih awal di Website resmi Akademi Keperawatan Luwuk.

Dalam laporannya, Direktur Utama RSND Susilo Wibowo mengungkapkan bahwa RSND memiliki fasilitas Intensive Care Unit (ICU) dengan 15 alat bantu pernafasan, terbanyak di Indonesia.

Menteri Nasir mengatakan dalam sambutannya bahwa saat ini sudah ada 14 rumah sakit pendidikan di Indonesia, namun belum semuanya beroperasi. Hanya 4 dari 14 rumah sakit pendidikan tersebut yang sudah beroperasi, yaitu rumah sakit pendidikan milik: Undip, Universitar Sumatera Utara (USU), Universitar Hasanudin (Unhas), dan Universitas Gajah Mada (UGM).

Rektor Undip Yos Johan Utama optimis RSND dapat melayani masyarakat sekitar Semarang dan Jawa Tengah, serta dapat menjadi rumah sakit unggul di bidang riset, penelitian, dan pengembangan dunia kedokteran. Rektor Yos optimis karena RSND didukung oleh banyak dokter spesialis senior dan para guru besar Undip, RSND turut didukung oleh Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang.

Sebagai rumah sakit pendidikan, Menteri Nasir berharap RSND dapat menemukan obat-obatan sendiri melalui riset dan penelitian. Dengan menemukan obat-obatan sendiri maka dapat menekan biaya, tidak selalu impor.

“Kalau bisa menemukan obat sendiri dan dipatenkan bisa menekan biaya,” ujar Menteri Nasir.

Menristekdikti juga berharap dengan diresmikannya RSND ini dapat mendorong pergerakan Undip untuk memasuki kelas dunia. Bagaimanapun pasiennya, apapun kasusnya, harus diobati dan layani walaupun merugi, itulah yang disebut rumah sakit sosial. Semoga Undip semakin maju dan semakin baik layanannya. (flh/bkkpristekdikti)

Sumber: http://ristekdikti.go.id/dorong-rsnd-temukan-obat-obatan-sendiri/

Posting Dorong RSND Temukan Obat-Obatan Sendiri ditampilkan lebih awal di Website resmi Akademi Keperawatan Luwuk.

PII yang beranggotakan 6 orang pakar, masing-masing 3 orang wakil dari pihak pemerintah dan PT Newmont Minahasa Raya (NMR). PII berada dibawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir.

“Kami atas nama Pemerintah, Kemenristekdikti diberikan tugas untuk bertanggungjawab terhadap dampak dari teknologi yang dilakukan oleh suatu industri. Adanya suatu eksplorasi dan bagaimana pengaruh-pengaruhnya pada lingkungan tersebut,” ujar Menteri Nasir dalam sambutannya.

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya dampak penempatan tailing bawah laut (Submarine Tailing Placement, STP) oleh PT NMR selama 8 tahun (1996-2004) terhadap kualitas lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.

Hasil pemantauan PII menjelaskan bahwa: (1) Dalam hal kandungan Arsen dan Merkuri, ikan yang ditangkap di Teluk Buyat aman untuk dimakan; (2) Tidak terdeteksi adanya bahan-bahan penyusun sedimen tailing yang tersuspensi ke kolom air laut Teluk Buyat, tidak terdapat dampak lingkungan yang merugikan dari tailing terhadap kualitas air laut antara tahun 2007-2015 dan diprediksi tidak akan berubah ke arah yang tidak diinginkan di masa mendatang; (3) Tidak teramati adanya sedimen tailing terdistribusi wilayah yang lebih dangkal di Teluk Buyat, gundukan tailing tidak berdampak negatif terhadap kondisi terumbu karang dan ikan terumbu di Teluk Buyat; dan (4) Gundukan tailing tetap pada posisi yang relatif konstan, tidak terdapat indikasi pergerakan besar tailing dari area gundukan ke area lain. Secara umum, gundukan tailing sudah terbukti relatif stabil sepanjang periode program Pemantauan PII.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemantauan lingkungan Teluk Buyat selama 2007-2015 oleh PII tidak ditemukan adanya dampak yang tidak diinginkan akibat penempatan tailing oleh NMR selama 8 tahun (1996-2004) terhadap kualitas lingkungan laut dan kesehatan masyarakat dan sekitar.

Menristekdikti menekankan pada sambutannya bahwa kedepannya semua industri akan dipantau dampak lingkungannya, diharapkan adanya eksplorasi tetap tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. (flh/bkkpristekdikti)

Sumber: http://ristekdikti.go.id/laut-dan-masyarakat-teluk-buyat-aman/

Posting Laut dan Masyarakat Teluk Buyat Aman! ditampilkan lebih awal di Website resmi Akademi Keperawatan Luwuk.